Dasar Hukum yang mengatur Pembelaan Negara :
a. UUD 1945; Pasal 24 Ayat 3 Amandemen Kedua yang berbunyi “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.”
Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 Amandemen Kedua yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.”
Pasal 30 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan.”
b. Tap MPR VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri
Tap MPR VII tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri
c. UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara
Partisipasi warga Negara dalam membela Negara dapat dipindahkan melalui 4 bidang, yaitu:
1. Pendidikan Kewarganegaraan
2. Pelatihan dasar Kemiliteran secara wajib
3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib
4. Pengabdian sesuai dengan profesi
Contoh-contoh tindakan upaya membela Negara yang dilakukan TNI, yaitu:
1. Perjuangan dalam menghadapi agresi belanda pertama dan kedua
2. Perjuangan merebut Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi
3. Perjuangan menghadapi dan menempas pemberontakan G 30S PKI
4. Perjuangan dalam menjaga wilayah perbatasan Indonesia
Contoh Bela Negara yang dilakukan oleh Polri, yaitu Upaya membela Negara yang berkaitan sebagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti kerusuhan, perkelahian antarwarga, penyalahgunaan narkotika, dan konflik komunal.
Pengertian Wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan adalah Ancaman atau serangan terhadap suatu wilayah NKRI hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara yang menjadi tanggung jawab seluruh rakyat.
Contoh Bela Negara dalam Keluarga, adalah Mencipatakan kerukunan dan kekompakkan dalam keluarga.
Contoh Bela Negara dalam sekolah;
1. Belajar dengan tekun agar menguasai IPTEK (Ilmu Pengetahuan Teknologi)
2. Diberikan Pendidikan Kewarganegaraan supaya siswa meyakini adanya Pancasila
3. Menjaga keamanan da ketertiban sekolah agar KBM berjalan dengan lancar
Contoh Bela Negara dalam Masyarakat;
1. Aktif dalam siskamling
2. Ikut serta mengatasi akibat bencana alam dan menanggulangi kerusuhan antarwarga dan konflik komunal
3. Ikut dalam masyarakat dibentuk organisasi keamanan seperti Hansip, Wanra, dan Kamra.
Pengertian Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi dan kepala wilayah administrasi.
Pengertian Desentralisasi adalah Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem NKRI.
Pengertian Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu. Berhak mengatur pemerintahan sendiri dalam sistem NKRI.
Pengertian Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang daerah otonom untuk mengatur pemerintahan sendiri. Sesuai peraturan perundang-udangan.
Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah
1. Pasal 18 UUD 1945 amandemen kedua, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
2. UU NO. 22 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 25 tahun 1999 diganti sebagai UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan oemerintah daerah.
Sumber Penerimaan Daerah
a) Pendapatan Asli Daerah;
1. Hasil pajak daerah
2. Hasil Retribusi
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang disahkan.
4. Pendapatan asli daerah yang sah.
b) Dana Perimbangan
1. PBB
10% untuk Pemerintah Pusat
90% untuk Pemerintah Daerah
c) Pinjaman Daerah
1. Dalam Negeri → persetujuan DPRD
2. Luar Negeri → persetujuan Pemerintah Pusat
d) Dana Darurat untuk menanggulangi bencana alam
Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.
Perangkat Daerah Kabupaten / Walikota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
Yang Melantik Kepala Daerah terpilih Gubernur dan Bupati / Walikota
1. Gubernur, dilantik oleh Presiden karna gubernur adalah salah satu Kepala Wilayah administrasi yang mewakili Presiden dalam Provinsi
2. Bupati / Walikota dilantik oleh Mentri dalam negeri
Tugas Kepala Daerah
1. Membuat Perda bersama DPRD
2. Membuat APBD (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah)
3. Melaksanakan semua Peraturan Perundang-undangan baik Pusat maupun Daerah.
4. Memimpin Pemerintah Daerah
